Langsung ke konten utama

Postingan

Featured Post

Postingan terbaru

Mari Kita Pahami Tentang Pembagian Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

  Picture by : clikdokter HAK ASUH ANAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Jika anda pernah atau sering melihat acara gosip selebriti, pastinya anda tidak asing lagi dengan namanya drama perceraian pasangan selebriti tersebut. selain minta berupa hak gono-gini, drama perebutan hak asuh anak juga sering kali terjadi. lantas, seperti apa peraturan pembagian hak asuh dikala perceraian terjadi, siapa yang lebih berhak mendapatkan?  Baca juga:   Legal-Opinion-Pengertian-Lengkap-Manfaat-dan-contoh-kasusnya-Pelaku-Usaha-Harus-Mengetahui-Ini. Lebih jelasnya silahkan simak ulasannya di bawah ini :  PENGERTIAN HAK ASUH ANAK Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pembagian hak asuh anak pada saat terjadi perceraian, ada baiknya kita pahami dulu apa yang di maksud dengan hak asuh anak. dalam agama Islam, hak asuh atas anak itu disebut dengan istilah hadhanah. hadhanah itu sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh dan memelihara anak.  Berkaitan dengan hukum yang berlaku ata...

Perjanjian Pra-nikah Dalam Perkawinan, Lihat Ulasannya Agar Lebih Jelas.

PERJANJIAN PRA NIKAH Dalam hukum perkawinan terdapat istilah perjanjian pranikah, perjanjian pisah harta dan perjanjian perkawinan atau dalam bahasa inggris disebut Prenuptial agreement. lantas apakah perbedaan dari ketiganya? Ketiganya memiliki pengertian yang sama yaitu perjanjian yang dibuat dalam suatu ikatan perkawinan (bisa sebelum dan bisa juga selama masa perkawinan). untuk mempermudah redaksinya, kami menggunakan kata perjanjian pra nikah, sebab hal ini sudah sangat familiar digunakan oleh kalangan masyarakat.  Sebelum membahas mengenai perjanjian pra nikah kami akan terlebih dahulu membahas tentang perjanjian perkawinan secara umumnya.  Baca juga :   Bisakah-Mengajukan-Gugatan-Cerai-Tanpa-Buku-Nikah. 1. PENGERTIAN PERJANJIAN PRA NIKAH Perjanjian pra nikah adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. membuat perjanjian ...

Legal Opinion: Pengertian Lengkap, Manfaat, dan contoh kasusnya. Pelaku Usaha Harus Mengetahui Ini

  Legal Opinion Legal Opinion merupakan istilah hukum yang asing terdengar ditelinga sebagian orang Indonesia, terutama yang masih awam di dunia hukum. dalam lembaga peradilan, legal opinion merupakan pemberian pendapat hukum oleh penasehat hukum.  Legal opinion memang masih jarang dipraktikkan di Indonesia, tradisi legal opinion tersebut berasal dari negara yang menganut sistem anglo saxon , seperti amerika serikat. oleh karena itu, praktik tersebut masih jarang diterapkan di negara yang bersistem common law, seperti perancis dan indonesia.   Padahal legal opinion itu sendiri mempunyai peran penting dalam penyelesaian kasus perbuatan yang melawan hukum, baik kasus hukum perdata dan pidana. mulai kasus penipuan, perceraian, perizinan, kasus korupsi dan masih banyak lagi.  Namun sebelum membahas lebih jauh, mari terlebih dahulu kita memahami apa itu legal opinion dan bagaimana penerapannya dimasyarakat.  Pengertian Legal Opinion Legal opinion merupakan pendapat ...

Cara Pemberitahuan Putusan Verstek

  Putusan verstek  Putusan verstek harus diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan kepadanya diterangkan, bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut kepada Pengadilan negeri/ agama yang sama, dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR. Di bawah surat putusan verstek ditulis siapa yang diperintahkan untuk menjalankan pemberitahuan putusan tersebut secara lisan atau tertulis. Seperti halnya berita acara pemanggilan pihak-pihak untuk menghadap pada sidang Pengadilan negeri/ agama, surat pemberitahuan putusan verstek dibuat oleh jurusita atas sumpah jabatan dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Baca juga :  Verzet-Perlawanan-Putusan-Verstek. Oleh karenanya surat pemberitahuan putusan verstek harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa jurusita tersebut bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud, agar putus...

Verzet (Perlawanan Putusan Verstek)

Dengan adanya verzet, putusan verstek (putusan tanpa kehadiran para pihak) dianggap tidak ada. Konsekuensinya segala amar (perintah) putusan yang tertuang dalam putusan verstek tidak dapat dieksekusi meskipun pada amar putusan menyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Meskipun verzet dapat dilakukan terhadap putusan verstek, untuk Undang-undang juga memberikan batasan bahwa hanya sekali saja untuk melakukan verzet terhadap putusan verstek. Misalnya, Tergugat A melakukan verzet atas verstek. Hakim pun melakukan pemeriksaan perlawanan tersebut dengan memanggil Tergugat A. Namun pada pemeriksaan kedua Tergugat tetap tidak datang, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek untuk yang kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang kedua inilah Tergugat tidak dapat melakukan upaya verzet lagi dan juga tertutup kesempatan bagi Tergugat A untuk melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Dalam verzet, Tergugat yang melakukan verzet disebut Pelawan sedangkan bagi Penggugat disebut sebagai...

Bagaimana proses cerai seorang PNS?

  Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Izin cerai utamanya bagi yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki prosedur tersendiri. Nyatanya izin cerai untuk PNS tidaklah mudah, karena dalam prosesnya negara juga ikut terlibat dalam mengatur hal yang bersifat privasi tersebut. namun tidak dapat dipungkiri permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus bisa menyebabkan terjadinya perceraian bagi PNS.  Lalu langkah apa saja yang harus dilakukan apabila PNS akan mengajukan cerai? berikut penjelasannya.  1. Seorang PNS yang akan bercerai/ menceraikan pasangannya, terlebih dulu harus memperoleh izin   dari pejabat yang berwenang agar tidak terkena sanksi hukuman disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010. seorang PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat berkewajiban mengajukan permohonan tertu...